Peraturan Menteri Agraria Mengenai Kepemilikan Properti di Indonesia Oleh Warga Negara Asing

corporation-reputation-managementPada tanggal 21 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Permen 13/2016“).

Permen 13/2016 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Lebih lanjut, Permen 13/2016 mengatur mengenai persyaratan-persyaratan bagi Orang Asing untuk dapat memiliki properti di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Syarat Pertama: Izin Tinggal

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permen 13/2016, Warga Negara Asing yang dapat memiliki properti di Indonesia adalah warga negara asing yang telah memegang izin tinggal di Indonesia. Lebih lanjut, bagi warga negara asing yang telah memiliki izin tinggal, dapat memiliki properti berupa rumah tunggal (rumah tapak/landed house) atau satuan rumah susun (apartemen). Baca lebih lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewajiban Developer Memfasilitasi Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Pada tanggal 10 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya dengan Nomor Perkara 21/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (“Putusan MK“). Pada perkara ini, sejumlah pemilik satuan rumah susun (“Para Pemohon“) mempersoalkan ketentuan kewajiban pelaku pembangunan rumah susun (“Developer“) untuk memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (“PPPSRS”) yang merujuk kepada Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun“).

Kewajiban Developer Memfasilitasi Pembentukan PPPSRS

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Rusun, “Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.” Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) UU Rusun menyatakan bahwa “Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik.” Di samping itu, menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2), “Masa transisi adalah masa ketika sarusun belum seluruhnya terjual.Baca lebih lanjut

Sekilas Mengenai Perjanjian/ Kontrak

Ecrivains_consult_-_Texte_4_mainsTanpa disadari kita sering kali dihadapkan dengan berbagai jenis perjanjian dalam kehidupan sehari-hari seperti jual-beli mobil, jual beli barang secara online, melakukan sewa-menyewa dan lain sebagainya. Namun mayoritas masyarakat tidak mengetahui dasar hukum dan seluk beluk perjanjian, padahal sebuah perjanjian dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui seluk beluk, dasar hukum, dan jenis-jenis perjanjian agar dapat memiliki persiapan yang lebih matang di sebelum mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian.

Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer“) Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Baca lebih lanjut

Jenis Dan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Negara

Skalar_Office_Building_PoznanSetiap hari kita selalu mendengar mengenai kegiatan perusahaan-perusahaan tertentu yang tergolong sebagai badan usaha milik negara, seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Bulog, dll. Namun belum banyak masyarakat mengetahui mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri perusahaan milik negara ini dan apa yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, dalam article kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai dasar hukum dan jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara (“BUMN“).

Pengertian dan Dasar Hukum BUMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian di atas, BUMN merupakan perusahaan yang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan perusahaan lainnya, antara lain: mayoritas modal perusahaan tersebut dimiliki oleh negara. Selengkapnya, berikut adalah ciri-ciri dari BUMN: Baca lebih lanjut

Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Gedung

Pembfiat justitia cctvangunan gedung-gedung bertingkat di Indonesia sedang tumbuh dengan pesat, baik gedung untuk hunian (apartemen, rumah susun), rumah sakit, maupun perkantoran, yang dibangun di kota-kota besar di Indonesia, dan lebih khusus lagi di ibu kota yang pada saat yang bersamaan juga merupakan pusat bisnis Indonesia, Kota DKI Jakarta.

Dalam rangka penyediaan akses pemantauan lokasi dan perlindungan masyarakat di ruang publik di sekitar bangunan gedung, maka pemerintah DKI Jakarta menerbitkan suatu peraturan baru yang mewajibkan pemilik/ pengelola bangunan gedung untuk menyediakan dan memasang closed circuit television melalui Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 tahun 2015 tentang kewajiban penyediaan dan pemasangan closed circuit television pada bangunan gedung (“Pergub 238/2015“).

Merujuk kepada Pasal 1 ayat 10 Pergub 238/2015, Closed Circuit Television (“CCTV”) adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.

Selengkapnya, silahkan download MS & Partners Law Office’s Newsletter (Justitia) for free: www.msp-lawoffice.com

Larangan Bagi Pengembang Apartemen/ Rumah Susun Untuk Menarik Dana Dari Konsumen Lebih Dari 80%

request newsletterTempat tinggal adalah suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan. Hal itu tercemin pada bertumbuhnya pembangunan tempat tinggal bagi masyarakat, baik berbentuk perumahan (landed house) ataupun yang berbentuk rumah susun walaupun di dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Seiring dengan bertumbuhnya dunia properti tersebut, lembaga pembiayaan juga berlomba untuk memberikan terobosan-terobosan bagi konsumen dalam memiliki tempat tinggal idamannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dasar hukum tentang perumahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“UU 1/2011“). Salah satu ketentuan di dalam UU 1/2011 yang perlu diperhatikan oleh pihak pengembang/developer yang berbentuk badan hukum (“Developer“) dan pihak konsumen (“Konsumen“), khususnya bagi Konsumen yang ingin dan/atau mampu membayar unit rumah/ rumah susunnya dengan cara tunai keras, adalah ketentuan Pasal 45 UU 1/2011 yang berbunyi:

Badan Hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Selengkapnya, silahkan download MS & Partners Law Office’s Newsletter (Justitia) for free: www.msp-lawoffice.com

 

Pasal Dalam PPJB Yang Perlu Diperhatikan Oleh Konsumen Pembeli Rumah/Apartemen (Part-1)

Dalam transaksi jual-beli rumah dan/atau apartemen, biasanya didahului oleh sebuah perjanjian pendahuluan yang disebut dengan perjanjian pengikatan jual beli/ perjanjian pendahuluan jual beli (“PPJB”) sebelum penjual dan pembeli menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT.

Pengertian PPJB

Berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“UU 1/2011”), yang dimaksud dengan “perjanjian pendahuluan jual beli” adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun berbunyi “Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.”

Klausul PPJB Yang Perlu Diperhatikan Oleh Konsumen

Khusus dalam transaksi dimana pihak penjual adalah developer, biasanya PPJB dibuat oleh developer dan berisi klausul-klausul yang telah ditentukan (Klausula Baku). Baca lebih lanjut

TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH SUSUN/ APARTEMEN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan apartemen di Indonesia cukup marak, ditandai dengan banyaknya jumlah proyek-proyek baru apartemen termasuk meningkatnya pangsa pasar. Di Indonesia, ketentuan mengenai apartemen tunduk pada Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”), dimana dalam UU Rusun, istilah apartemen disebut dengan istilah rumah susun (“Rumah Susun”).

Merujuk kepada Pasal 1 ayat 1 UU Rusun, “Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”

PPJB Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Susun

Dalam prakteknya, developer/pengembang (“Developer”) sudah melakukan kegiatan pemasaran Rumah Susun sebelum Rumah Susun tersebut selesai dibangun. Apabila Developer melakukan penjualan Rumah Susun sebelum pembangunan Rumah Susun selesai, maka proses jual beli tersebut dilakukan melalui perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”), yang selengkapnya diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Rusun, yang berbunyi: Baca lebih lanjut