Mahkamah Konstitusi Memperluas Jenis Barang Kebutuhan Pokok Yang Bebas PPN

Pada hari Selasa, 28 Februari 2017, Mahkamah Konstitusi (“MK“) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“UU PPN“).

Sebelumnya, Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN berbunyi sebagai berikut:

“Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. …

b. barang kebutuhan  pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.”

Lebih lanjut, penjelasan atas Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN berbunyi sebagai berikut:

“Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

  1. beras;
  2. gabah;
  3. jagung;
  4. sagu;
  5. kedelai;
  6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembeleh, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  8. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.”

Merujuk kepada ketentuan di atas, UU PPN memberikan contoh barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun, kata “meliputi” di dalam penjelasan Pasal 4A menimbulkan kesan limitatif/ dengan bahasa sehari-hari berarti hanya 11 barang yang tertulis di dalam penjelasan UU PPN lah yang merupakan barang kebutuhan pokok yang bebas PPN. Sedangkan, faktanya, masih banyak jenis-jenis barang lainnya yang sesungguhnya merupakan barang kebutuhan pokok namun tidak tercantum di dalam UU PPN.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal 4A ayat (2) huruf b tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum meskipun terdapat kemungkinan dalam praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk 11 jenis itu tidak dikenakan PPN. Namun, apabila terhadap barang di luar 11 jenis itu dikenakan PPN, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, didalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menyatakan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983  tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tersebut diartikan limitatif.”

Berdasarkan amar putusan di atas, maka jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang bebas PPN tidak terbatas pada 11 (sebelas) barang yang tercantum di dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b. Lebih lanjut, kita tinggal menunggu eksekutif untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari UU PPN tersebut yang menyebutkan barang-barang mana saja yang termasuk kebutuhan pokok dan bebas dari PPN.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s