Peraturan Menteri Agraria Mengenai Kepemilikan Properti di Indonesia Oleh Warga Negara Asing

corporation-reputation-managementPada tanggal 21 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Permen 13/2016“).

Permen 13/2016 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Lebih lanjut, Permen 13/2016 mengatur mengenai persyaratan-persyaratan bagi Orang Asing untuk dapat memiliki properti di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Syarat Pertama: Izin Tinggal

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permen 13/2016, Warga Negara Asing yang dapat memiliki properti di Indonesia adalah warga negara asing yang telah memegang izin tinggal di Indonesia. Lebih lanjut, bagi warga negara asing yang telah memiliki izin tinggal, dapat memiliki properti berupa rumah tunggal (rumah tapak/landed house) atau satuan rumah susun (apartemen).

Syarat Kedua: Pembelian Baru

Selain persyaratan mengenai izin tinggal, warga negara asing yang ingin memiliki properti di Indonesia tidak boleh membeli properti dari tangan kedua. Maksudnya adalah warga negara asing wajib membeli langsung dari developer. Hal ini diatur khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) Permen 13/2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan syarat merupakan pembelian baru/ unit baru berupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak pengembang/ pemilik tanah dan bukan merupakan pembelian dari tangan kedua.”

Ketentuan di atas dengan jelas mengatur bahwa orang asing wajib untuk membeli langsung dari pihak pengembang/ pemilik tanah dan bukan dari tangan kedua. Ketentuan ini merupakan kabar baik bagi pengembang karena saat ini warga negara asing secara langsung dapat ikut berkontribusi pada sektor properti di Indonesia, dengan menambah pangsa pasar dari pengembang.

Syarat Ketiga: Harga Minimal Properti Yang Dapat Dibeli

Salah satu hal yang wajib dicermati oleh warga negara asing yang akan membeli properti, baik rumah tapak maupun apartemen di Indonesia adalah harga dari properti tersebut.

Permen 13/2016 mengatur harga minimal properti yang dapat dibeli oleh warga negara asing. Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen 13/2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rumah tunggal atau satuan rumah susun dengan harga minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Selain persyaratan kepemilikan properti oleh warga negara asing, Permen 13/2016  juga menjelaskan bahwa hak atas rumah tempat tinggal atau hunian warga negara asing dapat beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permen 13/2016.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s